Pajak Pembalut Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Published
Polemik tentang pajak pembalut kembali ramai dibicarakan di media sosial. Isu ini berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang dikenakan pada produk pembalut. Banyak warganet menganggap pajak tersebut memberatkan, terutama bagi perempuan dengan penghasilan rendah.
Karena perdebatan itu terus berlanjut, persoalan ini akhirnya dibawa ke ranah hukum. Pihak penggugat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta peninjauan terhadap aturan PPN yang berlaku pada pembalut. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi. Dalam kasus ini, pembalut termasuk barang yang tetap dikenai pajak. Sampai berita ini ditulis, belum ada keputusan final dari Mahkamah Konstitusi.
Pembalut merupakan kebutuhan dasar bagi banyak perempuan setiap bulan. Karena itu, isu ini menarik perhatian masyarakat luas. Publik kini menunggu proses persidangan dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Sources: BBC
More Indonesia news
- Huawei Watch D3 Launches in Indonesia on 19 November 2026
- Riau Islands Becomes Indonesia's Most Digitally Connected Province in 2025
- Indonesia's Digital Economy Potential Reaches USD 365 Billion, Government Strengthens AI Infrastructure
- Developing Chip Technology Requires the Support of Indonesia's Semiconductor Talent
- Giring Ganesha Leaves PSI, Party Says Political World Is Full of Change
- PT Rans Animasi Indonesia Wins Influencer Contract Worth Rp14.7 Billion from Two Ministries
- Indonesia Surrounded by Sea, But Port Investment Remains Limited
- Sanur SEZ Records 36,798 Patient Visits, Strengthens National Health Tourism