Pemerintah Perluas Pemungutan PPN Digital Mulai 9 November, DJP Tegaskan Bukan Pajak Baru
Published
Pemerintah Indonesia akan memperluas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital mulai 9 November 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagian dari Kementerian Keuangan yang mengurus pajak di Indonesia.
Meski demikian, DJP menegaskan bahwa kebijakan ini bukan jenis pajak baru. Aturan ini hanya memperluas pemungutan PPN yang sudah ada agar mencakup lebih banyak layanan dan transaksi yang dilakukan secara digital. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa mereka harus membayar jenis pajak yang sama sekali berbeda.
DJP juga memberikan penjelasan penting bagi masyarakat yang sering melakukan transfer uang. DJP menyatakan bahwa transfer dana tidak otomatis dikenakan PPN. Artinya, kegiatan mengirim uang antarrekening tidak serta-merta menjadi objek pajak. Pajak hanya berlaku untuk jenis transaksi tertentu yang sudah diatur dalam ketentuan.
Secara keseluruhan, perluasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Masyarakat dan pelaku usaha disarankan untuk mengikuti informasi resmi dari DJP agar memahami ketentuan secara lengkap sebelum berlakunya aturan tersebut.
Sources: MUC Consulting
More Indonesia news
- Huawei Watch D3 Launches in Indonesia on 19 November 2026
- Riau Islands Becomes Indonesia's Most Digitally Connected Province in 2025
- Indonesia's Digital Economy Potential Reaches USD 365 Billion, Government Strengthens AI Infrastructure
- Developing Chip Technology Requires the Support of Indonesia's Semiconductor Talent
- Giring Ganesha Leaves PSI, Party Says Political World Is Full of Change
- PT Rans Animasi Indonesia Wins Influencer Contract Worth Rp14.7 Billion from Two Ministries
- Indonesia Surrounded by Sea, But Port Investment Remains Limited
- Sanur SEZ Records 36,798 Patient Visits, Strengthens National Health Tourism