Aturan dan Syarat PHK Menurut Undang-Undang Baru, Bisa Batal Demi Hukum
Published
Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Media CNBC Indonesia melaporkan bahwa undang-undang baru mengatur aturan dan syarat PHK yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pekerja.
Menurut laporan tersebut, PHK yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang bisa batal demi hukum. Artinya, keputusan PHK tidak lagi memiliki kekuatan hukum jika prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan ini penting karena menyangkut hak dasar pekerja, terutama hak atas kepastian kerja dan perlindungan dari pemberhentian yang tidak sah.
Dalam praktiknya, perusahaan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebelum memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Pekerja yang merasa dirugikan juga dapat memahami hak-haknya dan mencari penyelesaian sesuai jalur yang tersedia. Namun, detail mengenai setiap tahap prosedur dan jenis syarat yang harus dipenuhi tidak dijelaskan secara lengkap dalam sumber berita ini.
Oleh karena itu, pekerja dan pengusaha disarankan untuk membaca langsung teks undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Informasi resmi dari pemerintah atau lembaga ketenagakerjaan juga dapat membantu memastikan pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban dalam proses PHK.
Sources: CNBC Indonesia
More Indonesia news
- Huawei Watch D3 Launches in Indonesia on 19 November 2026
- Riau Islands Becomes Indonesia's Most Digitally Connected Province in 2025
- Indonesia's Digital Economy Potential Reaches USD 365 Billion, Government Strengthens AI Infrastructure
- Developing Chip Technology Requires the Support of Indonesia's Semiconductor Talent
- Giring Ganesha Leaves PSI, Party Says Political World Is Full of Change
- PT Rans Animasi Indonesia Wins Influencer Contract Worth Rp14.7 Billion from Two Ministries
- Indonesia Surrounded by Sea, But Port Investment Remains Limited
- Sanur SEZ Records 36,798 Patient Visits, Strengthens National Health Tourism