DPR Berencana Mengesahkan RUU Penyiaran 2026, Platform Digital Ikut Diatur

Published 2026-11-02

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direncanakan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran pada tahun 2026. Rencana ini menjadi perhatian publik karena aturan tersebut berkaitan dengan cara masyarakat menonton televisi, mendengarkan radio, dan mengakses informasi di era digital.

Salah satu isu utama dalam pembahasan RUU ini adalah pengaturan platform digital. Platform digital adalah layanan di internet, seperti layanan video berlangganan dan media sosial, yang kini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selama ini, platform digital dinilai memiliki peran besar dalam penyebaran berita dan hiburan, tetapi aturan khusus untuk layanan tersebut masih menjadi bahan diskusi.

Pembahasan RUU Penyiaran juga menyangkut hubungan antara media tradisional dan media baru. Media tradisional, seperti stasiun televisi dan radio, harus mengikuti aturan yang sudah lama berlaku. Sementara itu, platform digital bekerja dengan model yang berbeda. Karena itu, banyak pihak berharap aturan baru dapat menciptakan persaingan yang lebih seimbang dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna.

Hingga saat ini, rincian lengkap mengenai isi pasal-pasal dalam RUU tersebut belum banyak diberitakan. Oleh karena itu, masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan pembahasan di DPR dan informasi resmi dari pemerintah. Proses pengesahan undang-undang biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk masukan dari berbagai pihak, sebelum aturan tersebut resmi berlaku.

Sources: Head Topics

More Indonesia news

All Indonesia news · News by country